Berita Kategori - Bidang HI dan Perlindungan Tenaga kerja

Diposting : ADMINISTRATOR   Tanggal : 31 Oktober 2019 09:05:56   Dibaca : 103 Kali

KOTA TEGAL REKOMENDASIKAN UMK 2020 Rp. 1.925.000



Upah Minimum Kota (UMK) Tegal Tahun 2020 akan diusulkan naik menjadi Rp. 1.925.000,- dalam Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kota Tegal, Rabu tanggal 30 Oktober 2019 di Hotel Grand Dian Guci Kabupaten Tegal

Wali Kota Tegal dalam sambutannya kemarin di Pembukaan Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kota Tegal, menjelaskan bahwa pengupahan terkait erat dengan kesejahteraan pekerja, terutama apabila dikaitkan dengan beban hidup yang harus ditanggung oleh pekerja dalam situasi ekonomi yang cepat berubah. Lebih lanjut Dedy Yon Supriyono menjelaskan bahwa beban berat yang ditanggung oleh pekerja tersebut harus disikapi oleh pengusaha, dimana saat ini pengusaha dituntut untuk kreatif  agar memiliki daya saing dan memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja.

Heru Setyawan selaku Ketua Dewan Pengupahan Kota Tegal, menjelaskan bahwa beban hidup sebagaimana yang telah disampaikan oleh Wali Kota Tegal telah menjadi perhatian dalam Sidang Pleno Dewan Pengupahan, sesuai dengan perhitungan Upah Minimum dalam PP Nomor 78 Tahun 2015, UMK Kota Tegal telah mengalami peningkatan sebesar 8,51% yaitu menjadi Rp.1.911.946,- dan atas kesepakatan semua pihak dengan mempertimbangkan aspirasi dari pihak serikat pekerja dan organisasi pengusaha telah disepakati bahwa kenaikan UMK Kota Tegal sebesar Rp. 1.925.000,- atau sebesar 9,25 %. Dewan Pengupahan akan mengajukan hasil Sidang Pleno ini kepada Wali Kota Tegal untuk segera diusulkan penetapannya oleh Gubernur Jawa Tengah.

Lebih lanjut Heru Setyawan menjelaskan bahwa dengan diterimanya usulan kenaikan UMK Kota Tegal dalam Sidang Pleno Dewan Pengupahan ini, diharapkan semua pihak agar bersabar menunggu ketetapan resmi dari Gubernur Jawa Tengah serta konsisten melaksanakan keputusan pemerintah. Apabila terdapat pengusaha yang merasa keberatan, ada mekanisme yang harus dilaksanakan dalam melakukan penangguhan yaitu mengajukan permohonan penangguhan Upah Minimum yang merupakan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/serikat pekerja kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah paling lambat 10 hari sebelum berlakunya upah minimum. Adapun penangguhan pembayaran upah minimum tersebut tidak serta – merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan.

Semoga bermanfaat, silahkan bagikan ke teman Anda:

Form Komentar

Maksimal panjang teks 140 karakter, Silahkan komentar dengan bijak!
CODE

Agenda Bulan Ini

  • Tidak Ada Agenda Baru!

Artikel

Tidak Ada Artikel Baru !

Supported

  • user image
  • Statistik

    Pengunjung hari ini : 43
    Total pengunjung : 5490
    Hits hari ini : 160
    Total hits : 478654
    Pengunjung Online : 1
    Administrator Online : 0